Pemprov Jateng Akan Berikan Tunjangan Bagi Guru Bersertifikasi

IkiWonosoboMas.com - Peralihan kewenangan pengelolaan 597 SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke Pemerintah provinsi Jawa Tengah berdampak positif terhadap besaran nominal tunjangan yang diperoleh para guru. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (pergub) Nomer 78 Tahun 2014  tentang tambahan penghasilan. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan, agar semua pegawai pemerintah provinsi Jawa Tengah mendapat tambahan penghasilan yang sama. Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono. Beliau mengungkapkan, pada alih kewenangan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, yakni pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten dan kota kepemerintah provinsi pada 2017 mendatang, juga akan ada penyesuaian hak berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Pihaknya juga menambahkan, pada pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS yang berhak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) adalah mereka yang sudah bersertifikasi. Skema ini masih dalam kajian sebelum diterapkan pada awal 2017 mendatang. Yang belum bersertifikasi nanti kita hitung lagi. Jangan sampai yang belum bersertifikasi mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kan tidak mendidik. "Nanti malah mereka berfikir lebih baik nggak usah ikut sertifikasi lha wong sudah dapat TPP", terangnya Jum'at (10-6-2016). 

Mengenai ketetapan jumlah tambahan penghasilan pegawai (TPP), pemerintah provinsi akan memilih beberapa opsi yang dinilai lebih relevan dan moderat yaitu rata-rata sekitar Rp 1 juta sampai yang tertinggi Rp 1,5 juta. Jumlah tersebut menurutnya cukup besar dan lumayan membantu, sebelumnya kan didaerah (kabupaten dan kota) nggak dapat, Jadi ya harus Alhamdulillah, katanya.

Sementara itu jumlah guru dikabupaten Wonosobo yang sudah bersertifikasi sampai pada awal bulan Juni 2016 belum mencapai 50 persen. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kabupaten Wonosobo, Amir Nurhakim. Beliau mengungkapkan, berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan cukup banyak, salahsatunya dalam standarisasi pendidikan guru. 

Masih ada sekitar 20 persen guru dikabupaten Wonosobo yang belum berpendidikan sarjana dan guru yang telah bersertifikasi belum mencapai 50 persen. Dari total 5.281 jumlah guru dikabupaten Wonosobo, baru sekitar 2.570 guru yang sudah bersertifikasi. Minimnya jumlah guru yang sudah bersertifikasi menjadi penyebab terhambatnya para guru mengumpulkan angka kredit. Khususnya angka kredit pengembangan keprofesian yang berkelanjutan.(S-A).

Tweet